Selayar, Waspadapos.com – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DJPB) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Acara berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati dan turut hadiri Kapala Kanwil DJPB Sulsel, Bapak Saiful serta kepala OPD lainya, Kamis (27/05/2020).

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dibentuk forum kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk membentuk wadah sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan pendampingan. Dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama kemanfaatan bersama, keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum diskusi, studi banding, pendampingan dan pertukaran data/informasi.

Bupati Basli Ali berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang forum kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dab Pemerintah Daerah ini, maka akan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selain itu, Nota Kesepahaman ini diharapkan juga memberikan dukungan kepada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pertumbuhan Ekonomi Daerah, peningkatan pelayanan dan akses keuangan daerah yang makin inklusif.

“Melalui kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik,” ucap Bupati Basli Ali.

Sementara Kapala Kanwil DJPb Sulsel, Saiful mengatakan salah satu tugas dan tanggungjawab kami Wakil Menteri Keuangan di Daerah melakukan pembinaan dan monitoring terhadap proses tata kelola keuangan baik APBN maupun APBD, sehingga kontribusi dan konsumsi pemerintah sangat diharapkan atau upaya – upaya tingkat pertumbuhan ekonomi lebih baik didapatkan dari kecepatan dan ketetapan melakukan eksekusi.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya secara bersama melakukan pendampingan mencari solusi terbaik,” tutupnya. (**)