Selayar, Waspadapos.com- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Verifikasi lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kabupaten layak anak tahun penilaian 2020-2022, berlangsung di Ruang rapat pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa (14/6/2022) pagi.

Kegiatan ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif, SH., didampingi Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten yang juga Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar, Basok Lewa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.

Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif mengatakan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem berbasis hak atas anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dimana Pemerintah melalui Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah strategi pemenuhan hak hak dan perlindungan anak secara terintegrasi, menyeluruh, terencana, berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/ kota layak anak di Indonesia. Ucap Wabup.

Olehnya itu, keseriusan Pemkab Selayar dalam mewujudkan hal tersebut telah dibuktikan dengan dilakukannya upaya bersama pemerintah daerah dengan dukungan DPRD.

Selain itu, Wabup juga mengungkapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini kiranya dapat memberi manfaat yang besar untuk memastikan terpenuhinya hak hak anak yang akan menjadi acuan dalam membangun komitmen bagi para stekholder dan pengambil kebijakan dalam mengintervensi pencapaian kota layak anak khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Ada beberapa inovasi dan program yang mendukung kota layak anak diantaranya, lacak, alamak, dan layanan jemput bola dari Disdukcapil, kamar bersalin bebas urusan dari dinas kesehatan, membuka penitipan dan taman bermain anak di pasar tradisional dari dinas perindustrian, serta beberapa inovasi yang dilakukan di Desa dan kelurahan terkait pemenuhan hak anak,” tambahnya.

Mengakhiri keterangannya, poin terpenting kata Wabup bahwa pada proses pengembangan KLA itu tidak terlepas dari koordinasi antara para stekholder pemenuhan anak dan perlindungan anak yang dilakukan secara berkesinambungan. Olehnya itu saya berharap penguatan dan sinergi kepada para stekhoder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin.

“Mari kita saling mendukung demi kepentingan anak Kabupaten Selayar dan semoga dengan dukungan dan sinergi kita akan menjadi visioner yang memperhatikan dan memenuhi hak hak anak yang akan mengantarkan SDM yang berkualitas dimasa depan,” pungkasnya mengakhiri.

Sementara, Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Kepulauan selayar, Basok Lewa memaparkan hasil dan progres lima kluster yang menjadi indikator dan bahan penilaian dalam verifikasi KLA tersebut.

Anggaran untuk mendukung pemenuhan hak anak di Tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp 729 milyar lebih yang sebelumnya pada Tahun 2021 hanya Rp 632 miliar, tentunya ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kepulauan Selayar menjadi Kota Layak Anak,” paparnya.

Untuk lancarnya verifikasi lapangan kota laya anak ini, kegiatan ini dihadiri langsung para pihak terkait sebagai unsur pendukung Kabupaten Layak Anak, diantaranya, Kejaksaan, Polres, LSM, Forum Anak, Media, Camat, Kepala Desa serta unsur lainnya. (Sya)