SELAYAR, WASPADAPOS.COM – Menjelang pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) Tanggal 06-21 Maret 2026, publik menaruh harapan besar agar proses ini tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar melahirkan figur-figur yang mampu menggerakkan pemerintahan dan birokrasi secara efektif dan berdampak.

Momentum ini penting, bukan hanya bagi para peserta seleksi, tetapi juga bagi arah pembangunan daerah ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Fahmi Rahman Gani alumni IAIN Alauddin Makassar, di masanya, aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar.

Ia menyarankan agar Kepala Dinas mampu menjabarkan kebijakan pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Selayar yang memiliki kewenangan tertinggi di wilayah kabupaten kepulauan selayar.

“Dalam konteks pemerintahan daerah, Kepala Perangkat Daerah memiliki posisi strategis dalam menjalankan kebijakan bupati,” ujar Fahmi yang fasih berbahasa Arab, Selasa 07 April 2026.

Menurut Fahmi, yang pernah mengabdi di Setjen DPR RI selaku asisten KH. Muchtar Adam dan aktif berinteraksi dengan senior dan yunior HMI yang tergabung di KAHMI mengatakan, mereka (Kepala Dinas, red), bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi aktor kunci yang menentukan apakah kebijakan benar-benar mampu dihadirkan dalam denyut nadi kehidupan masyarakat atau hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan.

“Karena itu, seleksi Eselon II sudah selayaknya dimaknai sebagai proses penyaringan kepemimpinan, bukan sekadar kompetisi jabatan,” tekannya.

Program prioritas daerah seperti Gemerlap, Gemetar, dan Chek Point saat ini telah menjadi arah kebijakan yang jelas, tidak membutuhkan pengulangan narasi, tetapi membutuhkan kerja dan eksekusi yang konsisten, sistematik, terukur, dan terkoordinasi.

“Di sinilah pentingnya sinkronisasi, setiap calon pejabat eselon II selayaknya telah memiliki kerangka pikir yang utuh tentang bagaimana memahami substansi program prioritas, menerjemahkan ke dalam program teknis dinas, serta memastikan keterkaitan antar kegiatan agar tidak berjalan secara parsial,” tambahnya.

Tanpa sinkronisasi yang kuat, program prioritas berpotensi terfragmentasi di masing-masing dinas, kehilangan daya dorong, dan pada akhirnya tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Proses seleksi juga menuntut kejujuran dalam memaknai ambisi. Ambisi untuk maju adalah hal wajar, namun jabatan Kepala Dinas atau jabatan setingkat bukanlah ruang untuk sekadar untuk mendapatkan posisi, melainkan amanah untuk bekerja lebih berat, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab.

Karena itu, setiap peserta seleksi idealnya tidak hanya bertanya tentang peluang, tetapi juga tentang kesiapan, apakah siap mengawasi dan menertibkan organisasi, apakah siap memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, serta apakah siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara administratif dan hukum. Apakah siap dan mampu menjalankan kebijakan umum dan kebijakan khusus Pemkab Selayar.

Pada aspek kepemimpinan daerah hari ini, idealnya berorientasi pada target dan hasil. Dalam pendekatan ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dihasilkan.

Konsekuensinya, para calon Eselon II dituntut untuk mampu bekerja dalam kerangka kinerja yang terukur.

Menetapkan target yang jelas,
menyusun strategi pelaksanaan yang efektif, serta memastikan adanya output dan input come yang nyata.

Pola kerja administratif semata tidak lagi cukup. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi, membangun koordinasi lintas sektor, serta hadir langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Koordinasi dengan Sekretariat Daerah, penguatan pengawasan melalui Inspektorat, serta dukungan penegakan oleh Satpol PP harus dipahami sebagai satu sistem kerja yang saling menguatkan, bukan sekadar formalitas struktural.

Pada akhirnya, masyarakat bisa menilai hasil dari rekrutmen pejabat eselon II pada aspek-aspek, apakah program berjalan? Apakah ada perubahan yang dirasakan? Apakah kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat ? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi ukuran sesungguhnya.

“Oleh karena itu, seleksi Eselon II harus menjadi ruang lahirnya komitmen baru dalam birokrasi, komitmen untuk bekerja secara profesional, mengamankan kebijakan kepala daerah, dan memastikan setiap program prioritas benar-benar hidup di tengah masyarakat,” sebut Fahmi Rahman Gani.

Kembali ia menekankan bahwa Jabatan, pada akhirnya, bukanlah tujuan. Ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk bekerja, melayani, dan memberikan hasil yang nyata. (#*#)